Newestindonesia.co.id, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program edukasi, pendampingan, serta penguatan layanan perlindungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan maupun anak.
Berbagai program yang dijalankan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan hingga masyarakat. Upaya kolaboratif ini dinilai penting mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah penguatan baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan kasus.
“Kami terus bergerak melakukan penguatan pencegahan dan penanganan bersama seluruh mitra. Termasuk mengintegrasikan layanan hotline PPA dengan lintas sektor terkait,” kata Heni, Minggu (31/5/2026) dikutip melalui detikNews.
KDRT Masih Mendominasi Kasus Kekerasan
Data Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah tercatat sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan.
Tercatat sebanyak 46 kasus KDRT terjadi dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, kasus pencabulan berada di posisi kedua dengan total 30 kasus yang dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
Selain kasus kekerasan fisik dan seksual, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap meningkatnya ancaman kekerasan berbasis teknologi digital.
Kekerasan Berbasis Gender Online Jadi Sorotan
Heni mengungkapkan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat.
“Kasus KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) mengalami tren kenaikan dari 5 kasus pada 2023, menjadi 8 kasus di 2025. Hingga Mei 2026, sudah terkumpul 4 kasus, menunjukkan ancaman digital semakin nyata,” ungkap Heni.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan baru yang menyasar perempuan dan anak melalui ruang digital.
Karena itu, edukasi mengenai keamanan digital serta literasi penggunaan media sosial menjadi salah satu fokus penting dalam program perlindungan yang dijalankan pemerintah daerah.
Edukasi ke Sekolah dan Masyarakat Terus Digencarkan
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Sidoarjo secara rutin menggelar pertemuan koordinasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Program sosialisasi juga terus dilakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.
“Kami turun langsung ke sekolah dan masyarakat untuk menggerakkan pencegahan,” ujar Heni.
Langkah edukatif tersebut sejalan dengan berbagai program yang sebelumnya juga dijalankan Dinas P3AKB, termasuk penguatan peran siswa sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah tindakan kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.
Tingkatkan Kapasitas Petugas dan Layanan Pendampingan
Selain fokus pada upaya pencegahan, Pemkab Sidoarjo juga meningkatkan kualitas penanganan korban melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan perlindungan.
Petugas layanan diberikan pelatihan terkait manajemen penanganan kasus serta trauma healing agar mampu memberikan pendampingan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada pemulihan korban.
Menurut Heni, kesiapan petugas menjadi faktor penting dalam memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan dan layanan yang dibutuhkan sejak awal pelaporan hingga proses pemulihan.
Optimalkan PUSPAGA dan Bentuk Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
Pemkab Sidoarjo juga terus mengoptimalkan fungsi PUSPAGA Rinata atau Pusat Pembelajaran Keluarga Rumah Informasi Kita sebagai sarana edukasi dan konsultasi keluarga.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, pemerintah daerah turut mendorong pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) di berbagai desa dan kelurahan sebagai bentuk perlindungan berbasis masyarakat.
“Kami juga melakukan pembentukan (DRPPA) Desa Ramah Perempuan Peduli Anak di desa dan kelurahan sebagai upaya perlindungan,” pungkas Heni.
Program tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sidoarjo Subandi yang menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai salah satu agenda penting pembangunan daerah. Dengan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemkab Sidoarjo berharap angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
