Newestindonesia.co.id – Jatim, Sejumlah akademisi dari berbagai universitas di Surabaya menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dukungan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Swasembada Energi di Era Prabowo: Antara Agenda Strategis dan Tantangan Implementasi”, Minggu (1/2/2026).
Narasi tersebut menyusul wacana pemerintah yang tengah mempertimbangkan energi nuklir sebagai bagian dari kebijakan diversifikasi energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia.
Keunggulan Nuklir Menurut Akademisi
Ary Bachtiar Krishna Putra, peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menjelaskan bahwa keunggulan PLTN terletak pada densitas energi tinggi dan kemampuan menghasilkan listrik dalam jumlah besar hanya dengan bahan bakar minimal.
“PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,” ujar Ary.
Ia juga menekankan, PLTN termasuk energi yang bersih secara emisi karena tidak menghasilkan karbon dioksida pada proses pembangkitan listrik — menjadi relevan dengan target penurunan emisi nasional.
Tantangan Teknologi dan Persepsi Publik
Ary menyatakan bahwa tantangan utama bukan pada sisi teknologi, melainkan pada penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan integrasi dengan kawasan industri. Ia juga menyinggung isu persepsi negatif masyarakat tentang bahaya nuklir:
“Teknologi sekarang jauh lebih aman dibanding masa lalu. Sistemnya makin otomatis, kontrolnya ketat… jika dibandingkan, pembangkit fosil justru jauh lebih mencemari,” tegasnya.
Dampak Ekonomi Nuklir
Hendry Cahyono, ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), menilai bahwa energi nuklir bisa membantu stabilitas ekonomi nasional:
“Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat tentu akan memilih karena lebih terjangkau… indikator kesejahteraan paling sederhana adalah harga. Kalau listrik murah, itu terasa langsung,” ujar Hendry.
Menurutnya, PLTN potensial membantu pemenuhan elektrifikasi 100 persen, terutama di wilayah Indonesia Timur. Jika kapasitas produksi listrik melebihi kebutuhan domestik, peluang ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura terbuka.
Peran Pemerintah dan Tata Kelola Kebijakan
Dosen dan peneliti kebijakan publik Unesa, Ahmad Nizar Hilmi, menilai penunjukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN bisa menyatukan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan energi di Indonesia.
“Kalau bicara teknis, mungkin bisa efektif (Menteri ESDM juga menjabat Ketua Harian DEN),” kata Nizar.
Meski demikian, ia menekankan perlunya tata kelola, transparansi kebijakan, dan edukasi publik terkait proyek strategis yang bernilai investasi besar. Informasi seperti aktor industri, vendor teknologi, serta tender proyek harus jelas kepada publik.
Nizar juga menyebut potensi cadangan uranium di Kalimantan Barat sebagai sumber daya utama PLTN, sambil mengingatkan pentingnya mitigasi keselamatan dan edukasi masyarakat agar tidak takut terhadap teknologi nuklir.
Konteks Kebijakan Energi Indonesia
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah memperluas peta energi nasional, dimana energi nuklir kini menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di bawah DEN. Bahlil menyatakan bahwa DEN akan memberi masukan kebijakan nuklir yang akan dibahas dalam sesi pleno bersama Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa laporan juga menyebutkan pemerintah menargetkan pembangkit nuklir mulai beroperasi antara tahun 2030 hingga 2032, sebagai bentuk diversifikasi energi untuk keamanan energi jangka panjang.
Sumber: Berbagai Sumber, (DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti Sekarang
You must be logged in to post a comment Login