Newestindonesia.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan menunda berbagai kegiatan seremonial serta belanja yang tidak prioritas sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global, termasuk dampak konflik Timur Tengah.
“Tentu kami akan menindaklanjuti arahan Presiden, makanya tadi kami rapat dan kita akan menyisir mana anggaran-anggaran yang katakanlah tidak prioritas, bersifat seremonial atau belanja-belanja yang bisa ditunda,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026) dikutip melalui detikNews.
Ia menjelaskan efisiensi akan menyasar berbagai aspek operasional, mulai dari penggunaan listrik, alat tulis kantor (ATK), hingga intensitas rapat di lingkungan kementerian.
Gus Ipul mencontohkan, penghematan listrik yang dilakukan sebelumnya mampu menekan biaya hingga Rp1 miliar. “Itu baru dari listrik saja, belum lagi dengan dari yang lain-lain. Tentu ini akan menyesuaikan nanti ya,” ujarnya.
Fokus Anggaran untuk Program Rakyat
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa hasil efisiensi anggaran akan dialihkan ke program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang menjadi fokus utama kami adalah program-program yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, seperti bansos reguler atau bansos kebencanaan atau program-program atensi kami seperti respons kasus untuk keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan cepat dari pemerintah,” terangnya.
Ia juga memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi tekanan ekonomi, termasuk kemungkinan penebalan bantuan sosial seperti yang dilakukan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu ada penebalan dan ada penambahan jumlah penerima manfaat. Jadi ditambah Rp400 ribu di tengah tahun selama dua bulan. Di akhir tahun ditambah menjadi Rp300 ribu per bulan, jadi Rp900 ribu diterima selama tiga bulan,” jelasnya.
Skema WFH hingga Layanan Publik
Selain efisiensi anggaran, Kementerian Sosial juga tengah mengkaji skema kerja fleksibel, termasuk Work From Home (WFH).
Gus Ipul mengatakan pihaknya sedang melakukan simulasi penerapan kerja satu hari dalam seminggu secara WFH, sambil tetap memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Jadi layanan untuk masyarakat tidak terganggu tetapi kita juga bisa berbagi untuk WFO dan WFA-nya. Kami sedang simulasi satu hari dalam seminggu seperti apa,” katanya.
Sementara itu, program prioritas seperti Sekolah Rakyat dipastikan tetap berjalan normal secara luring karena menggunakan sistem berasrama.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login