Newestindonesia.co.id, Kapoksi Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta seluruh pihak gotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera. Danang mengatakan pemulihan jalan, jembatan, hingga sarana transportasi merupakan kunci menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Bencana alam yang terjadi di Sumatera membutuhkan respons bersama,” ungkap Danang Wicaksana dalam rilisan pers, Selasa (30/12/2025).
“Pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus bergandengan tangan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur bisa berjalan cepat dan tepat sasaran,” sambungnya.
Danang mendorong percepatan pemulihan infrastruktur harus tetap mengedepankan kualitas dan transparansi. Dia mengatakan pengawasan ketat perlu dilakukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Hal ini penting, kami mendapat informasi ada beberapa kendala di lapangan karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan sabotase dan menghambat pemulihan infrastruktur,” ungkapnya.
Danang pun menyinggung insiden hilangnya baut jembatan bailey di Aceh serta sejumlah kejadian lain. Meski begitu, Danang mengapresiasi peran aktif TNI-Polri dan para stakeholder yang terlibat pemulihan infrastruktur di lapangan.
“Gotong royong adalah jati diri bangsa. Dengan semangat saling mendukung, saya optimistis wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
Diketahui, DPR membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi di Aceh, Selasa (30/12).
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco.
Menurutnya, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
Editor: DAW
