Newestindonesia.co.id – Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah mempercepat dan mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan dari warga Aceh yang berada di Malaysia, yang sampai saat ini masih tertahan karena persoalan prosedur administratif dan proses birokrasi di pelabuhan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama pemerintah membahas penanganan pascabencana di Sumatera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dasco mengatakan bantuan yang dikirimkan itu adalah bentuk solidaritas warga Aceh di luar negeri bagi korban bencana di Tanah Air, sehingga pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan akses masuk barang bantuan tersebut agar cepat didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
“Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” ujar Dasco saat rapat dikutip detikNews.
Rincian bantuan yang dikumpulkan di Port Klang, Malaysia, antara lain minyak goreng sebanyak 3.000 liter senilai sekitar Rp 1 miliar, gula pasir sekitar Rp 50 juta, air mineral senilai Rp 672 juta, makanan siap saji berupa 5.000 dus senilai sekitar Rp 1 miliar, pakaian baru sebanyak 3.000 karung senilai Rp 126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar, serta perlengkapan sanitasi termasuk kloset toilet senilai Rp 4,8 miliar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat, menjelaskan bahwa kewenangan penetapan perizinan masuknya barang bantuan tersebut berada di tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Tito mengungkapkan bantuan tersebut sejatinya akan dikirim ke Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh, dari Port Klang. Namun, beberapa komoditas seperti minyak goreng dan gula pasir masih membutuhkan rekomendasi dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian.
Pernyataan itu kemudian direspons oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menyatakan bahwa komoditas pangan seperti beras sangat sensitif untuk dimasukkan. Namun Dasco menegaskan bahwa dalam bantuan itu tidak ada komoditas beras.
“Tidak ada beras, Pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu,” tegas Dasco.
Amran bahkan menawarkan opsi agar komoditas seperti minyak goreng itu diuangkan dan kemudian dibeli dari dalam negeri, karena Indonesia saat ini juga mengekspor minyak goreng ke sejumlah negara. Namun ia mengatakan pengawasan ketat tetap diperlukan apabila barang tersebut benar-benar masuk.
Dasco kemudian menegaskan bahwa karena bantuan itu hanyalah sekali kirim dan bersifat kemanusiaan, pemerintah dapat memberikan dispensasi khusus untuk mempercepat prosesnya.
“Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya sekali, dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali… supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan Hari Raya Lebaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai agar proses perizinan dapat segera diselesaikan.
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa bila ada catatan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa barang tersebut memang untuk bantuan korban bencana, maka Bea Cukai akan segera melepaskannya.
Purbaya juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB, yang akan menjadi pihak yang menerima sekaligus menyalurkan bantuan tersebut.
Dengan demikian, meskipun sempat terhambat oleh persoalan perizinan, dukungan dari DPR RI dan koordinasi antar lembaga diharapkan dapat mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan tersebut kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login