Newestindonesia.co.id, Presiden Donald Trump bergerak dengan cepat minggu ini untuk merundingkan kesepakatan anggaran dengan pemimpin Senate Demokrat, sebagai upaya mencegah government shutdown yang bakal dimulai Sabtu dini hari (31/1) setelah tenggat waktu pendanaan sementara berakhir. Kesepakatan itu mencerminkan perubahan tajam dari kebijakan Trump dalam krisis pendanaan sebelumnya.
Dilansir melalui Associated Press (1/2), Negosiasi berlangsung intens setelah permintaan Demokrat untuk memperketat pengawasan terhadap operasi penegakan imigrasi federal — terutama Immigration and Customs Enforcement (ICE) — yang melonjak setelah sejumlah insiden fatal yang memicu kemarahan publik dan seruan reformasi.
Garis Besar Kesepakatan Anggaran
Senat pada 30 Januari 2026 memilih untuk mendanai hampir seluruh pemerintahan federal hingga akhir tahun fiskal 30 September, tetapi pendanaan Department of Homeland Security (DHS) hanya diperpanjang selama dua minggu sambil membuka ruang negosiasi lebih lanjut tentang reformasi imigrasi.
Pemungutan suara di Senat berakhir 71–29, menunjukkan dukungan bipartisan. Namun, paket itu masih harus dibawa ke DPR, yang sedang tidak bersidang hingga Senin, sehingga terjadi shutdown parsial mulai tengah malam Sabtu ketika pendanaan DHS berakhir.
Shutdown ini merupakan yang kedua dalam masa jabatan kedua Trump, meski diperkirakan sementara jika kesepakatan disetujui cepat oleh DPR.
Kontroversi Imigrasi: Keamanan vs Reformasi
Konflik utama dalam pembicaraan anggaran kali ini bukan terkait Pemotongan Dana besar atau isu sosial seperti yang terjadi pada masa lalu, tetapi menyangkut tuntutan Demokrat untuk membatasi praktik ICE yang selama ini ditentang.
Demokrat menuntut serangkaian reformasi, termasuk:
- penggunaan body camera oleh agen imigrasi;
- pembatasan praktik operasi seperti patroli acak tanpa batas wilayah (roving patrols);
- standar penggunaan kekuatan yang sejalan dengan polisi lokal;
- transparansi serta akuntabilitas independen atas tindakan agen.
Demokrat mengatakan mereka tidak akan mendukung pendanaan DHS sampai reformasi semacam itu masuk dalam peraturan. perintah legislatif.
Reaksi Politisi: Fraksi Dalam Parpol & Dampak Politik
Senator Demokrat, Chuck Schumer (D–NY), menyatakan bahwa tuntutan reformasi adalah respons terhadap kemarahan publik atas tindakan yang dianggap tidak terkendali oleh agen federal. Menurutnya, kompromi diperlukan untuk menyeimbangkan keamanan nasional dan hak sipil warga AS.
Sementara itu, sebagian anggota Partai Republik menunjukkan keretakan internal: beberapa mendukung langkah Trump untuk menghindari shutdown, sementara yang lain khawatir setiap konsesi terkait imigrasi akan mengikis agenda penegakan hukum yang keras.
Efek Shutdown Sementara
Shutdown parsial memengaruhi sejumlah layanan federal yang belum didanai saat ini, seperti:
- Internal Revenue Service (IRS);
- Federal Emergency Management Agency (FEMA);
- Transportation Security Administration (TSA).
Namun layanan penting seperti Jaminan Sosial, Medicare, Medicaid, dan layanan pos (USPS) tetap beroperasi normal.
Dampak Imigrasi & Keamanan di Lapangan
Meski pendanaan DHS terancam, operasi penegakan seperti ICE dan petugas Customs and Border Protection kemungkinan besar tetap berjalan menggunakan dana cadangan dari undang-undang sebelumnya seperti One Big Beautiful Bill Act, yang telah menyediakan sumber daya besar untuk kegiatan itu.
Negosiasi berlanjut di Capitol Hill saat Partai Republik berupaya menjembatani tuntutan imigrasi dari Demokrat dengan agenda konservatif partainya sendiri. Shutdown yang diperkirakan berlangsung singkat ini menyoroti ketegangan yang meningkat di Washington terkait kebijakan imigrasi, keamanan perbatasan, dan tanggung jawab legislatif terhadap perlindungan hak warga.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti Sekarang
You must be logged in to post a comment Login