Newestindonesia.co.id, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengaku, pihaknya akan mendalami jajarannya di daerah yang mengalami kesulitan operasional. Hal itu menyikapi pernyataan anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda Kiemas yang mengungkapkan ketimpangan sosial jajaran Bawaslu-KPU daerah.
Menurut Bagja, seluruh keperluan operasional jajaran penyelenggara pemilu telah diberikan pos penganggarannya.
“Kita akan cek kalau ada yang ngos-ngosan, kalau itu sudah dianggarkan, kalau ngos-ngosan (membayar listrik) berarti ada masalah,” kata Bagja dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip melalui RRI Selasa (8/7/2025).
Meski demikian, Bagja mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pembinaan terhadap sejumlah jajarannya di tingkat daerah. Hal ini dijelaskannya, demi jajaran di daerah mengetahui, skema pos penganggaran tepat sasaran.
“Tapi ada 1-2 memang yang kita lagi bina. Untuk meng-cover membuat ilustrasi anggaran,” ucap Bagja.
Diketahui sebelumnya, ketimpangan kehidupan jajaran penyelenggara pemilu di daerah terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas.
Ia mengatakan ketimpangan itu mayoritasnya terjadi di jajaran penyelenggara pemilu yang berada di luar Pulau Jawa. Selain ketidak mampuan untuk membayarkan tagihan listrik, ia menyebut terdapat jajaran penyelenggara pemilu yang kantornya masih menumpang.
“Belum lagi kemarin ada yang curhat dengan saya untuk bayar listrik saja ngos-ngosan. Apalagi KPU-Bawaslu yang ada di luar pulau Jawa pasti lebih miris lagi, kantor belum punya masih numpang kiri numpang kanan,” ujar Giri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Editor: DAW
