Pemadaman Listrik Bergilir Berulang, Waka MPR Minta PLN Benahi Sistem Kelistrikan

Newestindonesia.co.id, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendesak PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah, khususnya Jawa, Sumatera, dan Bali.

Menurut Eddy, persoalan tersebut tidak hanya berdasarkan laporan dari masyarakat, tetapi juga dialaminya secara langsung saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Kota Bogor.

“Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke Dapil di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni),” ungkap Eddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

Diduga Berawal dari Berkurangnya Pasokan Batu Bara

Eddy mengatakan, salah satu akar persoalan pemadaman bergilir berasal dari terganggunya pasokan batu bara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit listrik milik PLN.

Akibat kondisi tersebut, PLN terpaksa melakukan pengaturan beban listrik secara tidak merata di berbagai daerah.

“Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis ‘medium rank coal’ ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata,” lanjutnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia.

PLN Diminta Benahi Rantai Pasok

Eddy menilai krisis pasokan batu bara seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Karena itu, ia meminta PLN segera melakukan pembenahan sistem pasokan sekaligus evaluasi secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

“Oleh karena itu kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubaranya, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Waketum PAN tersebut.

Kementerian ESDM Didorong Percepat Perizinan Produksi

Selain meminta PLN melakukan evaluasi internal, Anggota Komisi XII DPR RI itu juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat proses perizinan produksi batu bara.

Langkah tersebut dinilai penting agar produsen dapat segera meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban penyediaan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

“Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang ‘nakal’ dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” kata Eddy.

Momentum Percepat Transisi Energi

Eddy menilai kejadian pemadaman listrik bergilir perlu menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama batu bara, perlu dikurangi secara bertahap demi memperkuat ketahanan energi nasional.

“Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah memiliki target besar dalam pengembangan energi surya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

“Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100 GW (GigaWatt) dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional,” pungkas Eddy.

PLN Sampaikan Permohonan Maaf

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam dua pekan terakhir.

PLN menjelaskan bahwa pasokan batu bara jenis medium rank coal mulai kembali disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Selain persoalan pasokan bahan bakar, terdapat pula gangguan teknis pada dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang menyebabkan kapasitas sistem kelistrikan berkurang.

(DAW)