Dua Perang Besar Bayangi KTT G7 Di Prancis, AS Dan Uni Eropa Cari Jalan Keluar Ekonomi Global
KTT G7 di Prancis (via DW)
Newestindonesia.co.id, Para pemimpin dari negara-negara terkaya di dunia yang tergabung dalam G7 resmi berkumpul di Hotel Royal, Evian-les-Bains, Prancis, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung selama tiga hari, pada 15–17 Juni 2026. Pertemuan tingkat tinggi tahun ini secara penuh didominasi oleh pembahasan eskalasi geopolitik ganda, yakni perang di Ukraina serta krisis di Iran yang kian mengguncang stabilitas keamanan dan ekonomi global.
Agenda G7 yang selama lebih dari empat tahun terakhir berfokus pada invasi Rusia ke Ukraina, kini harus berbagi perhatian dengan dampak masif dari pecahnya perang di Iran. Konflik di Timur Tengah tersebut meletus menyusul serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.
Memasuki pekan ke-15, perang di Iran terbukti memberikan hantaman keras terhadap pasar global. Langkah Teheran yang memblokade Selat Hormuz—jalur laut strategis yang melayani sekitar 20 persen pasokan minyak dunia—telah memutus rantai distribusi minyak, gas, hingga pupuk. Dampaknya, lonjakan harga meluas pada berbagai sektor kebutuhan pokok, mulai dari pangan hingga barang rumah tangga di skala internasional.
Sebagai tuan rumah, Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak hanya mengumpulkan para pemimpin inti G7 dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Guna memperluas resolusi krisis, Macron turut mengundang pemimpin dari Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Ukraina. Perwakilan dari Brasil, India, Kenya, dan Korea Selatan juga dihadirkan secara khusus untuk membahas stabilitas ekonomi dan pengamanan rantai pasok mineral kritis.
Uni Eropa Tegaskan Syarat Ketat Penghapusan Sanksi Iran
Hari pertama KTT diproyeksikan akan berfokus penuh pada eskalasi di Iran, sebelum beralih pada pembahasan situasi Ukraina di hari berikutnya. Adanya kesepakatan awal yang baru saja diumumkan oleh Washington dan Teheran sempat memunculkan harapan bagi negara-negara Eropa terkait pembukaan kembali Selat Hormuz demi meredakan beban ekonomi transatlantik yang mahal.
Kendati demikian, Uni Eropa yang diwakili oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, langsung mengambil posisi tegas setibanya di Hotel Royal. Di tengah kesiapan kelompok negara E4 (Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia) untuk melonggarkan sanksi, Von der Leyen mengingatkan bahwa pencabutan pembatasan ekonomi harus didasarkan pada bukti nyata di lapangan.
“Implementasi adalah prioritas,” ujar Ursula von der Leyen menjelang pembukaan sidang KTT G7 dikutip DW melalui detikNews.
Ia menekankan bahwa sanksi merupakan instrumen penekan yang tidak bisa dinegosiasikan tanpa adanya perubahan sikap yang sahih dari Teheran.
“Kami memiliki kerangka sanksi yang merespons dua hal utama: pelanggaran hak asasi manusia dan senjata pemusnah massal. Prinsip sanksi adalah bahwa kita memerlukan perubahan nyata di lapangan sebelum kita dapat mempertimbangkan untuk mencabutnya. Sanksi diberlakukan untuk mengubah perilaku,” tegas Von der Leyen.
Lebih lanjut, ia menegaskan sistem pembatasan ini bersifat dua arah dan dapat dievaluasi kembali secara ketat. “Jika perilaku berubah secara kredibel dan dapat diverifikasi, sanksi dapat diakhiri, tetapi hal sebaliknya juga berlaku. Selama tidak ada perubahan perilaku, Anda tidak dapat mencabut sanksi yang diberlakukan karena pelanggaran hak asasi manusia dan senjata pemusnah massal,” tambah Presiden Komisi Eropa tersebut.
Fokus diplomatik kini tertuju pada tuntutan kompromi yang dicari oleh Presiden AS Donald Trump dari mitra-mitra Eropa demi mengamankan kesepakatan baru dengan Iran tersebut.
Dorongan Perundingan Damai Ukraina dan Langkah Historis Uni Eropa
Pada sesi hari Selasa, dinamika KTT diarahkan untuk membahas keberlanjutan keamanan Eropa pasca-invasi Rusia. Kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Evian-les-Bains memperkuat urgensi G7 untuk menyusun skenario perundingan damai antara Kyiv dan Moskow, dengan sokongan penuh dari AS serta sekutu Eropa.
Momentum ini diperkuat dengan pengumuman resmi dari Uni Eropa yang meluncurkan kembali proses aksesi (keanggotaan) Ukraina yang sempat tertunda selama lebih dari dua tahun. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebut pembukaan kembali pembicaraan ini sebagai “langkah bersejarah”. Sementara itu, Ursula von der Leyen menegaskan kesiapan Kyiv, dengan menyatakan, “Kyiv telah memenuhi tugasnya, kini giliran UE.”
Eropa menilai posisi tawar Ukraina saat ini masih kuat seiring berjalannya tekanan sanksi berlapis yang melemahkan ekonomi Rusia. “Kini tantangannya adalah mengubah tekanan terhadap Rusia menjadi meja perundingan,” ungkap Von der Leyen mengenai arah strategis G7.
Kendati demikian, arah diplomasi ini masih dibayangi ketidakpastian mengenai peran Donald Trump. Para sekutu Eropa kini tengah menanti apakah Trump akan mendukung strategi terpadu blok Barat untuk menekan Moskow, atau justru mengajukan rute perdamaian mandiri, menyusul komunikasi telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di internal Brussel, Uni Eropa masih merumuskan strategi matang guna meyakinkan Washington bahwa keterlibatan jangka panjang AS mutlak diperlukan dalam penyelesaian konflik ini.
Ketegangan Transatlantik: Ancaman Tarif Trump Membayangi Tuan Rumah
Di samping isu perang, pembukaan KTT G7 pada Rabu malam juga langsung diwarnai ketegangan dagang internal antara AS dan tuan rumah Prancis. Sebelum mendarat tepat waktu di Hotel Royal, Donald Trump melontarkan ancaman keras yang menyasar komoditas ekspor unggulan Prancis.
Trump menyatakan akan memberlakukan tarif masuk sebesar 100 persen terhadap produk anggur (wine) dan sampanye asal Prancis. Kebijakan proteksionis ini akan diambil sebagai balasan jika pemerintahan Emmanuel Macron tidak mencabut kebijakan pajak digital sebesar 3 persen yang dikenakan Prancis terhadap korporasi teknologi raksasa milik AS.
“Jika mereka tetap melakukannya, saya tidak punya pilihan selain mengenakan tarif 100 persen terhadap semua sampanye dan semua anggur dari Prancis,” cetus Trump dalam wawancaranya kepada New York Post.
Ancaman tarif ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri dan eksportir Prancis yang menempatkan pasar AS sebagai poros utama pendapatan mereka. Merespons gertakan ekonomi dari Washington, Presiden Emmanuel Macron menegaskan posisi defensifnya. Ia menyatakan bahwa penerapan pajak digital adalah hak mutlak penegakan kedaulatan ekonomi kawasan.
“Ini adalah bagian dari hukum kami. Bukan Amerika Serikat yang menentukan hukum bagi Eropa,” pungkas Macron tegas sebelum menyambut para kepala negara G7 memulai pembicaraan formal.
(DAW)
