Newestindonesia.co.id, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan keamanan sistem dalam mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di 40 wilayah percontohan pada tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan bahwa penguatan sistem digital bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi data, mengurangi kesalahan penyaluran, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini disampaikan Ribka pada Rapat Sosialisasi Digitalisasi Bansos kepada 40 Daerah Perluasan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Keamanan Data KTP Jadi Fokus Utama
Ribka menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam digitalisasi penyaluran bansos adalah keamanan sistem perekaman KTP karena data kependudukan menjadi basis utama penyusunan daftar penerima bantuan sosial.
“Keamanan sistem ini mutlak penting karena kita memastikan data yang digunakan akurat dan terlindungi dari risiko penyalahgunaan,” ujar Ribka secara langsung dalam keterangan tertulis.
Pemilihan 40 wilayah percontohan itu dilakukan berdasarkan siapnya jaringan internet di daerah, serta komitmen sumber daya lokal — termasuk kesiapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses digitalisasi.
Tahapan Uji Coba Terstruktur
Program piloting ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan infrastruktur dan kualitas data di tingkat daerah. Ribka mengatakan bahwa keberhasilan digitalisasi di setiap wilayah percontohan akan menjadi bahan evaluasi sebelum sistem ini diterapkan secara nasional.
“Kami berharap Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini … karena tahapan ini penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial,” tegasnya.
Kolaborasi Multi-Lembaga dan Sinergi Pemerintah Daerah
Ribka mengingatkan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendagri atau Kementerian Sosial (Kemensos) semata. Program ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah (Pemda).
Dalam forum tersebut, hadir pula sejumlah pejabat tinggi, seperti:
- Mensos Saifullah Yusuf
- Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy
- Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan
- Kepala BPS, dan perwakilan instansi terkait lainnya.
Belajar dari Pilot Banyuwangi
Ribka menambahkan, pengalaman uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 menjadi contoh keberhasilan yang dapat dijadikan rujukan oleh daerah percontohan lainnya.
Banyuwangi sebelumnya telah melakukan digitalisasi penyaluran bansos dengan memanfaatkan data terpadu dan sistem digital public infrastructure (DPI) yang terintegrasi dan transparan. Langkah ini dinilai mampu mengurangi error dalam penetapan daftar penerima manfaat serta menurunkan kesalahan target penerima.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti Sekarang
You must be logged in to post a comment Login