Newestindonesia.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun family office di Indonesia.
Pembentukan family office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sejak ia menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Purbaya mempersilakan pembangunan family office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Ia tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian family office di Indonesia.
“Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) Seperti dikutip melalui Detik Finance.
Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Selain itu, Purbaya mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan family office.
“Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujarnya.
Sekitar akhir Juli lalu, Luhut memastikan rencana pembentukan family office tetap berjalan meski rezim pemerintahan telah berubah.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7).
Ia bahkan menyebutkan family office ditargetkan bisa beroperasi di tahun ini juga.
“Ya kita harap tahun ini harus bisa,” jelasnya.
Pada Mei 2024, rencana pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Luhut mengatakan sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office.
Kala itu, pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.
Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.
Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.
Editor: DAW
