Newestindonesia.co.id, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tidak perlu dihentikan. Hal itu ditegaskannya merespons desakan sejumlah pihak yang meminta program MBG dihentikan sementara waktu.
“Ya enggak usah dihentikan, kita lihat bagus kok. Apanya yang dihentiin? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengen cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung (terasa) pedasnya, enggak bisa gitu,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025), dikutip melalui Kompas.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaikin. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini,” katanya.
Luhut menekankan bahwa pemerintah prihatin dengan banyaknya persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk peristiwa keracunan yang dialami ribuan penerima manfaat.
Akan tetapi, ia memastikan perbaikan MBG terus dilakukan pemerintah. “Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, desakan agar program MBG dihentikan sementara datang dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan peneliti. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, peneliti dari Monash University Grace Wangge menilai bahwa pemerintah perlu segera melakukan moratorium program MBG.
Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan. Masa kita mau tunda sampai kapan lagi?” kata Grace pada 22 September 2025. Setelah dihentikan sementara, dia mengatakan bahwa harus dilakukan evaluasi total sehingga terjadi perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.
“Karena ada kasus keracunan, membuat kepercayaan masyarakat lama-lama menurun dan mengikis. Kami menuntut ada evaluasi menyeluruh dari program ini karena tingginya kasus keracunan makanan, lemahnya mekanisme evaluasi, serta akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto.
Ari mengatakan bahwa keselamatan anak-anak harus diutamakan dibandingkan ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.
“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik. Sebab, menyangkut tata kelola di Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.
Editor: DAW
