Newestindonesia.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit 0,09 persen atau Rp21 triliun per Mei 2025.
“Posisi 31 Mei (2025) mengalami defisit Rp21 triliun. Kalau bulan lalu (April 2025) surplus Rp4,3 triliun, bulan ini defisit,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6), Dikutip melalui CNN Indonesia.
Defisit ini terjadi imbas penerimaan yang baru mencapai Rp995,3 triliun. Uang yang masuk ke kas negara itu menyentuh 33,1 persen dari target di APBN 2025.
Pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp122,9 triliun. Di lain sisi, ada pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp188,7 triliun per 31 Mei 2025.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.016,3 triliun. Jumlah tersebut setara 28,1 persen dari pagu anggaran yang tersedia.
Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun atau 25,7 persen. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp322 triliun alias 35 persen terhadap APBN 2025.
Sementara itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp192,1 triliun alias persen terhadap APBN tahun ini.
APBN Juga Defisit Rp 104,2 Triliun Di Maret 2025
Dilansir melalui Liputan6 (18/6), Defisit APBN sudah tembus Rp 104,2 triliun sampai 31 Maret 2025. Angka ini mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.
Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.
Defisit APBN berasal dari sisi pendapatan negara, di mana realisasi hingga akhir Maret 2025 baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.
Penerimaan perpajakan itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak yang mencapai Rp 322,6 triliun, atau 14,7 persen dari target tahunan Rp 2.189,3 triliun.
Kedua adalah penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, yang justru menunjukkan kinerja cukup baik dengan capaian 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi sebesar Rp 115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 513,6 triliun. Realisasi yang cukup tinggi ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di kuartal pertama tahun ini.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp 620,3 triliun. Ini setara dengan 17,1 persen dari total pagu anggaran belanja sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Belanja negara tersebut terbagi dalam dua kategori besar, yakni belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp 413,2 triliun atau 15,3 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.701,4 triliun.
Komponen ini mencakup Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 196,1 triliun (16,9 persen dari pagu Rp 1.160,1 triliun) dan Belanja Non-K/L sebesar Rp 217,1 triliun (14,1 persen dari pagu Rp 1.541,4 triliun).
Sementara itu, transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp 207,1 triliun atau 22,5 persen dari target Rp 919,9 triliun. Realisasi transfer ini penting, karena berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.
Meskipun APBN menunjukkan defisit yang signifikan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa keseimbangan primer, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang masih mencatat surplus sebesar Rp 17,5 triliun.
Artinya, secara operasional, negara masih mampu menutup pengeluarannya tanpa harus menambah beban bunga utang secara langsung.
Namun, angka surplus tersebut sebenarnya merupakan deviasi dari target keseimbangan primer yang justru direncanakan berada dalam kondisi defisit sebesar Rp 63,3 triliun.
Dengan kata lain, kinerja fiskal saat ini memang masih relatif positif, tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengalami tekanan lebih lanjut jika belanja meningkat atau pendapatan tidak tumbuh sesuai harapan.
Untuk menutupi defisit yang sudah terjadi, pemerintah telah mulai merealisasikan pembiayaan anggaran. Hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan sudah mencapai Rp 250 triliun atau sekitar 40,6 persen dari kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun.
Editor: DAW
