Newestindonesia.co.id, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa bantuan subsidi upah (BSU) 2025 senilai Rp600.000 tidak digunakan untuk judi online alias judol. Adapun total penerima BSU tahun ini mencapai 17,3 juta pekerja.
Pernyataan tersebut setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang dipergunakan untuk judi online. Akibatnya, PPATK membekukan 10 juta rekening penerima bansos dengan total saldo lebih dari Rp 2 triliun.
Dari 10 juta rekening itu, terdapat rekening penerima bansos yang statusnya tidak aktif (dormant) lebih dari 5 tahun, namun masih memiliki nilai saldo. Yassierli menyebut, BSU didesain untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pekerja dan guru honorer, yang dinilai rentan terdampak gejolak ekonomi global. Karena itu, Ia optimis bila bantuan subsidi upah dipakai untuk hal-hal yang positif.
“Artinya kan BSU, sekali lagi, didesain untuk meningkatkan daya beli dan kepada mereka yang sudah terdaftar aktif sebagai pemberi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya optimis BSU itu dipakai untuk kebaikan,” ujar Yassierli saat ditemui di gedung DPR/MPR di Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Saya optimis BSU itu menjadi sesuatu bagi pekerja untuk meningkatkan daya beli mereka. Kita harus optimis, ya” paparnya.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja atau buruh sudah penerima bantuan subsidi upah. Angka tersebut tercatat hingga Senin hari ini. Yassierli mengatakan, total penerima BSU 2025 mencapai 17,3 juta orang, namun baru 8,3 juta pekerja yang menerimanya, sehingga tersisa 9 juta pekerja yang belum mendapatkan bantuan subsidi upah.
“Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang dan yang belum, dari total target itu sekitar 17 juta (pekerja),” bebernya.
Adapun, skema penyaluran BSU dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia (Persero). Yassierli menyebut, mayoritas pekerja dari 9 juta orang yang belum memperoleh BSU akan dicairkan lewat Pos Indonesia. Sementara sebagian kecil buruh lainnya dicairkan lewat Himbara dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, (BSI).
“Yang belum itu sebagian besar nanti dari PT Pos dan ini memang membutuhkan waktu ya. Dan masih ada beberapa, sebagian kecil itu yang akan kita salurkan melalui Bank Himbara,” lanjut Yassierli.
Khusus Pos Indonesia, ditargetkan selesai pekan ini, setelah data penerima diverifikasi dan validasi. Bila proses pengecekan sudah rampung, maka segera dicairkan ke rekening penerima.
“Karena masih ada hasil verifikasi dan validasi data yang sepertinya kami harus cek ulang-ulang. Clear ya? (Tenggat waktu buat PT Pos? Pos seminggu, semoga ya. Jadi memang itu kan proses yang memang kita sadar kita harus mengikuti proses yang ada,” ucapnya.
Ia mengaku butuh waktu untuk memvalidasi data penerima. Prosesnya bukan hanya di BPJS Jamsostek saja, tapi juga di Kemenaker, lalu perbankan dan Pos Indonesia.
“Kemudian masih sebagian kecil yang kemarin yang belum selesai karena ada terkait tentang nomor rekening, ternyata yang ketika kita dari BPJS TK, kita cek dengan bank verifikasi, validasi dan seterusnya itu yang butuh waktu. Jadi masih ada sebagian kecil yang akan disalurkan lewat Bank Himbara dan BSI,” tukasnya.
Editor: DAW
