Newestindonesia.co.id – Kaltim, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa pihak yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda harus bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi penuh atas kerusakan infrastruktur strategis tersebut. Pernyataan itu disampaikan Seno saat ditemui di acara GP Ansor di Samarinda, Ahad (25/1/2026) sore.
Insiden terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 05.10 Wita ketika sebuah kapal ponton bermuatan batu bara menghantam jembatan yang merupakan salah satu jalur vital perekonomian dan transportasi di Kalimantan Timur.
Seno Aji: “Kita Harus Minta Ganti Rugi”
Seno menegaskan bahwa pihak penabrak bertanggung jawab penuh atas kejadian yang menurutnya berlangsung di luar waktu operasional kapal tengkang yang seharusnya. Ia menyatakan:
“Kita harus minta ganti rugi kepada penabrak. Apapun risikonya, itu harus dilakukan,” tegasnya, dikutip melalui detikKalimantan.
Menurutnya, meskipun hasil laporan awal belum menunjukkan kerusakan fatal, banyak pilar jembatan mengalami goresan akibat tumbukan ponton. Seno mengingatkan bahwa jika hasil investigasi Kementerian PUPR menemukan kerusakan struktural yang serius, maka Jembatan Mahulu berpotensi ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
“Kita akan segera lakukan rapat terbatas lagi. Kalau hasil investigasi PUPR nanti tidak baik, maka jembatan harus kita tutup sementara,” ujar Wagub.
Kronologi Insiden: Ponton Hanyut dan Terseret Arus
Dari keterangan Nakhoda Kapal Patroli KSOP Samarinda, Galang Nuswantoro, insiden bermula ketika kapal TB Atlantic Star 23 melakukan manuver. Dalam gerakan itu, tongkang yang digandeng menabrak tambatan kapal lain, menyebabkan tali tambat putus dan beberapa kapal hanyut terbawa arus ke hilir Sungai Mahakam. BG Marine Power 3066 bahkan sempat menempel pada safety fender Jembatan Mahulu.
Pihak KSOP kemudian bergerak cepat untuk mengendalikan situasi dan menarik kapal ke lokasi yang lebih aman.
Masalah Berulang & Tuntutan Lokal
Wagub Seno menyebutkan bahwa kejadian serupa bukanlah yang pertama kali menimpa Jembatan Mahulu, sehingga tidak bisa ditoleransi lagi. Infrastruktur ini menurutnya adalah “tulang punggung perekonomian dan logistik Kalimantan Timur.”
Pemprov Kaltim telah melakukan rapat koordinasi dengan KSOP terkait lalu lintas tongkang di Sungai Mahakam, namun Seno menyayangkan belum ada tindak lanjut optimal. Ia juga menyebut bahwa Gubernur Kaltim telah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan sebanyak tiga kali untuk perhatian serius terhadap kondisi ini.
Upaya Pengelolaan Sungai dan Potensi PAD
Selain itu, pemerintah provinsi mendorong agar kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam dialihkan ke tingkat provinsi. Seno menyatakan potensi besar sungai ini sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum dinikmati optimal setelah puluhan tahun berada di bawah kewenangan pusat.
Dalam polemik yang berkaitan, DPRD Kaltim beberapa waktu lalu mewajibkan perusahaan yang menabrak jembatan untuk melakukan pemulihan struktural, termasuk penggantian fender senilai Rp31 miliar, dan mendorong laporan ke Ombudsman jika terjadi maladministrasi dalam penanganan insiden ini oleh regulator.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login