Newestindonesia.co.id, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 telah ditetapkan melalui proses transparan dan disepakati oleh unsur buruh dan pengusaha.
Pernyataan itu disampaikannya usai menanggapi aksi demonstrasi buruh yang kembali digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Pramono menyatakan bahwa penetapan UMP dilakukan secara terbuka melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.
“Ketika proses di Jakarta, Dewan Pengupahan betul-betul berjalan secara transparan dan terbuka. Buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama,” kata Pramono di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat, Seperti dikutip melalui detikNews.
Ia menambahkan, keputusan tersebut dimonitor oleh Dinas Tenaga Kerja dan asisten pemerintah daerah sehingga bukan keputusan sepihak.
“Prosesnya dimonitor langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan juga asisten. Jadi itu kesepakatan bersama,” ujarnya.
Meski begitu, Pramono mengklaim bahwa demonstrasi yang terjadi tidak sepenuhnya terkait dengan UMP Jakarta. Menurutnya, sebagian tuntutan demonstran justru berasal dari isu upah minimum di daerah lain.
“Yang didemo itu bukan UMP Jakarta, tapi UMP daerah lain. Kenapa dilakukan di Jakarta? Karena istananya ada di Jakarta,” katanya.
Pramono juga menghormati aksi unjuk rasa sebagai bagian dari hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.
“Demo itu hak demokrasi. Siapa saja boleh melakukan. Yang penting dengan izin dan berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurut Pramono, besaran UMP Jakarta saat ini tergolong paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia, sehingga dia optimistis pelaksanaannya dapat berjalan tanpa hambatan berarti dari pelaku usaha.
“UMP Jakarta dibandingkan daerah lain sudah tinggi sekali. Mudah-mudahan di Jakarta tidak ada masalah,” ujarnya.
Editor: DAW
You must be logged in to post a comment Login