Newestindonesia.co.id, Upaya pemulihan pascabencana di 52 kabupaten dan kota di wilayah Pulau Sumatera menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam pernyataan resmi yang dirilis Selasa (10/2/2026).
Menurut Tito, mayoritas daerah terdampak banjir dan longsor telah menunjukkan progres signifikan sejak fase awal pemulihan, termasuk normalisasi layanan publik dan aktivitas pemerintahan lokal. Proses ini didukung oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga komunitas masyarakat terdampak.
“Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito.
Alokasi dan Penyaluran Anggaran Besar
Tito menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp 4,7 triliun lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Distribusi anggaran ini dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai kriteria yang ditetapkan.
Ia berharap dukungan dari pimpinan DPR dan MPR RI dapat memperlancar proses pemulihan, khususnya melalui normalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), sehingga anggaran bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur publik, fasilitas pemerintahan, hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Strategi Pemulihan melalui Kolaborasi
Satgas PRR telah melakukan koordinasi rutin secara intensif dengan pemerintah daerah, mulai dari rapat koordinasi hingga kunjungan langsung ke lokasi terdampak. Tito menjelaskan bahwa pihaknya juga aktif melakukan inventarisasi kebutuhan wilayah, serta memantau data kondisi yang masuk melalui dashboard khusus.
“Ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting… dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS supaya jangan terjadi masalah,” tambah Tito.
Menurutnya, data akurat menjadi kunci dari efektivitas penanganan, karena akan menentukan arah bantuan hingga penjadwalan prioritas rekonstruksi. Untuk menjaga kualitas data, validasi turut dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemulihan di Tingkat Daerah
Meski secara umum progres dinilai positif, beberapa wilayah di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—masih tergolong belum sepenuhnya pulih. Ini konsisten dengan laporan media dan pemantauan lapangan yang menunjukkan aktivitas ekonomi mulai normal, tetapi kebutuhan rekonstruksi rumah, pemulihan fasilitas pendidikan, dan akses infrastruktur masih berjalan bertahap.
Berdasarkan data terbaru, sejumlah daerah yang memerlukan percepatan pemulihan meliputi wilayah seperti Tanah Datar dan Agam di Sumatera Barat, serta beberapa kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara.
Tantangan Pemulihan dan Ketahanan Jangka Panjang
Selain menuntaskan kebutuhan akut di lapangan, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk ketahanan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur yang lebih kuat menghadapi bencana, peningkatan layanan dasar seperti air bersih dan listrik, hingga dukungan penguatan ekonomi masyarakat.
Kendati begitu, pihak think tank dan pakar kebencanaan memperingatkan bahwa risiko pascabencana belum sepenuhnya hilang. Infrastruktur yang rusak, cuaca ekstrem, hingga potensi bencana lanjutan masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login