Newestindonesia.co.id – Jakarta, Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya terkait iuran keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang sempat menjadi sorotan publik. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa iuran senilai USD 1 miliar tidak bersifat wajib bagi negara anggota, dan Indonesia sampai saat ini belum melakukan pembayaran kontribusi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Teddy dalam keterangan resminya kepada pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Menurut dia, mekanisme keanggotaan BoP memberikan pilihan kepada negara peserta untuk membayar atau tidak.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujar Teddy.
Keanggotaan Tidak Bersifat Tetap dan Bersifat Sukarela
Teddy menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bersifat tidak tetap, dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri dari keanggotaan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan nasional.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” tambahnya.
Menurut Seskab, dinamika partisipasi Indonesia dalam forum internasional tersebut bukan sekadar menghadiri pertemuan formal, tetapi merupakan langkah konkret dalam diplomasi perdamaian.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” kata Teddy.
Dana BoP untuk Rekonstruksi Gaza
Teddy menjelaskan bahwa besaran iuran yang disebut mencapai USD 1 miliar sejatinya diperuntukkan sebagai dana reconstruction financing atau rekonstruksi pascakonflik di Gaza, Palestina.
“Mengenai biaya USD 1 miliar adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib,” ujar Teddy menjelaskan mekanisme dana tersebut.
Berdasarkan aturan yang berlaku, negara yang membayar akan memiliki status anggota tetap dalam Dewan Perdamaian, sementara negara yang tidak membayar tetap berstatus anggota tetapi untuk periode lebih terbatas yakni tiga tahun.
Diplomasi Indonesia dan Capaian Strategis
Selain menjelaskan soal iuran, Teddy turut menyinggung hasil diplomasi luar negeri Indonesia dalam beberapa waktu terakhir sebagai bagian dari konteks peran internasional Indonesia.
Ia menyoroti capaian strategis Indonesia yang dianggap menguatkan posisi diplomasi negara, salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yaitu kelompok negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia.
Posisi Indonesia dalam Forum Internasional
Keputusan bergabung dalam Board of Peace diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, dan termasuk langkah diplomasi aktif Indonesia dalam isu keamanan dan perdamaian internasional. Keanggotaan negara ini juga melibatkan sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap komitmen pendanaan atau kontribusi harus diputuskan berdasarkan pertimbangan strategis yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login