Newestindonesia.co.id, Kemendagri akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke daerah terdampak bencana terberat di Sumatera.
“Para praja akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” katanya di Halim Persanakusuma Senin (29/12/2025), Seperti dikutip melalui RRI.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Para Peaja IPDN mulai ditempatkan pada tanggal 3 Januari 2026 mendatang.
“Pengiriman para praja IPDN tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana,” ujarnya.
Menurutnya para praja IPDN ditugaskan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus memulihkan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir.
Ia mengungkapkan bahwa Aceh Tamiang dan Aceh Utara merupakan wilayah dengan dampak terparah karena banyak desa yang hilang tersapu banjir.
“Dari 22 desa yang hilang akibat banjir Sumatera, 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ucapnya.
Mendagri menyebutkan dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh.
Oleh karena itu, Kemendagri mengambil langkah untuk membangkitkan kembali pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan.
“Tugas praja IPDN ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menerangkan bahwa penugasan 1.054 praja IPDN tersebut dirancang dengan skema menyerupai kuliah kerja nyata (KKN).
“Praja dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujarnya.
Mendagri menegaskan Kemendagri telah menerjunkan tim untuk memberikan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi.
“Hal ini dilakukan karena banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor,” ucapnya.
Mendagri mentampaikan Hingga saat ini, Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri telah merestorasi 63.230 dokumen kependudukan.
“Dokumen terdiri atas Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTEP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian,” katanya.
Mendagri menambahkan Sejak 25 November, kemendagri telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah.
Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan.
“Daerah tersebut Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat,” tuturnya.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko PMK Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Editor: DAW
