Newestindonesia.co.id, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS). Usulan tersebut disampaikan sebagai salah satu langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Cak Imin menilai mobilitas tinggi masyarakat, khususnya di kota besar seperti Jakarta, menyebabkan pemborosan konsumsi BBM akibat kemacetan yang terjadi setiap hari.
“Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026) dikutip melalui detikNews.
Menurutnya, pengurangan mobilitas pekerja melalui sistem kerja jarak jauh dapat membantu menekan konsumsi energi, sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan.
Dorong Efisiensi Energi di Kantor
Selain mendorong penerapan WFH bagi aparatur sipil negara, Cak Imin juga menekankan pentingnya langkah efisiensi energi di lingkungan kantor, termasuk penghematan listrik.
Ia bahkan meminta kantor DPP PKB menerapkan langkah penghematan energi sebagai contoh.
“Hemat listrik, ini termasuk di DPP ini jangan lupa ini. Kurangi lampu, kurangi AC, semua efisiensi agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan. Jangan sok pakai AC di kantor-kantor, itu BBM semua yang itu impor semua,” tegasnya.
Menurut Cak Imin, sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Antisipasi Lonjakan Harga Minyak
Cak Imin mengingatkan bahwa konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia. Jika harga minyak meningkat tajam, beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah juga dapat meningkat.
“Subsidinya akan semakin membengkak, APBN kita juga akan membengkak,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mulai mempersiapkan langkah antisipatif sejak dini, termasuk melalui kebijakan penghematan energi.
Dampak Ekonomi Masih Dipantau
Meski demikian, Cak Imin mengatakan hingga saat ini pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Ia menyebut dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia sejauh ini belum terlihat signifikan.
“Kita terus monitor, sampai detik ini belum ada kesimpulan. Kita berharap dampaknya belum kelihatan. Kemarin hasil rapat kabinet terakhir menunjukkan laporan ekonomi berjalan masih normal, meskipun fluktuasi harga BBM naik-turun drastis, tetapi secara umum pertumbuhan masih oke,” kata dia.
Harap Daya Beli Tetap Terjaga
Cak Imin juga berharap daya beli masyarakat tetap stabil menjelang Lebaran. Ia menegaskan bahwa PKB mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak ekonomi global.
“Tinggal kita tunggu daya beli masyarakat selama Lebaran ini kita lihat, moga-moga tidak berdampak signifikan. Saya dan PKB mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengambil tindakan langkah-langkah antisipatif ya,” ujarnya.
Usulan penerapan WFH bagi PNS tersebut, menurutnya, merupakan salah satu ide untuk membantu pemerintah menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login