Newestindonesia.co.id, Pemerintah Malaysia mengecam keras keputusan Israel yang melarang dan menangguhkan operasi puluhan organisasi kemanusiaan internasional yang bekerja di Jalur Gaza, menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan ancaman serius terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil Palestina.
Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang dirilis dari Kuala Lumpur pada Kamis (1/1/2026), menyebutkan bahwa larangan terhadap sekitar 37 LSM yang memberikan bantuan kemanusiaan merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Gaza dan tindakan yang merusak netralitas serta independensi organisasi bantuan.
“Menghalangi bantuan kemanusiaan merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil serta merusak netralitas dan independensi para pelaku kemanusiaan,” tegas Kemlu Malaysia dalam keterangan persnya.
Malaysia menegaskan bahwa Israel, sebagai pihak yang menguasai wilayah pendudukan, tetap terikat pada kewajiban hukum berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat untuk memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah yang paling terdampak konflik.
Krisis Kemanusiaan di Gaza yang Semakin Parah
Keputusan Israel muncul di tengah kondisi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk setelah bertahun-tahun konflik berkepanjangan. Organisasi bantuan, termasuk Médecins Sans Frontières (MSF), Oxfam dan Norwegian Refugee Council, menjadi beberapa dari banyak kelompok yang menghadapi hambatan besar dalam operasional mereka di wilayah tersebut. Menurut laporan internasional, keputusan ini dipicu oleh persyaratan baru yang diberlakukan Israel terkait pendaftaran dan data staf, yang dinilai terlalu ketat dan mengancam keselamatan pekerja bantuan.
Para kritikus mengingatkan bahwa pelarangan terhadap organisasi kemanusiaan dapat berdampak katastropik terhadap jutaan warga Gaza yang sangat bergantung pada pasokan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar lainnya — terutama setelah gencatan senjata dan akses kunci tanggap darurat nyaris terputus.
Seruan Malaysia kepada Komunitas Internasional
Malaysia menyerukan agar masyarakat internasional bersatu dan mengambil langkah tegas untuk menekan Israel agar segera mencabut larangan tersebut, serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat disalurkan di Gaza secara penuh dan tanpa hambatan. Jika tidak, Malaysia menegaskan bahwa Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang terjadi.
Dalam pernyataannya, Malaysia juga menegaskan kembali solidaritasnya yang teguh kepada rakyat Palestina. Pemerintah Malaysia menekankan dukungannya terhadap upaya penghentian agresi militer, penghapusan pengepungan Gaza, serta pendirian sebuah Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan batas wilayah sebelum 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Reaksi Palestina dan Dunia Internasional
Reaksi terhadap keputusan Israel juga datang dari pihak Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina menolak keras pembatalan izin terhadap organisasi bantuan, menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut memberikan dukungan sangat penting di sektor kesehatan, lingkungan, dan layanan kemanusiaan lainnya di tengah krisis yang berkepanjangan.
Kecaman serupa juga berkembang di tingkat global. Negara-negara anggota Uni Eropa, serta berbagai organisasi hak asasi internasional, menyatakan keprihatinan bahwa pelarangan ini dapat memperburuk situasi kemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.
Editor: DAW
You must be logged in to post a comment Login