Newestindonesia.co.id, Konflik berkepanjangan di Jalur Gaza kembali menjadi sorotan dalam pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Donald Trump di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026). Namun, kelompok Hamas menegaskan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Gaza tidak dapat dimulai tanpa terlebih dahulu menghentikan total agresi dan blokade yang masih berlangsung.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh kantor berita AFP dan dipublikasikan oleh detikNews, Hamas menyampaikan pandangannya secara tegas:
“Setiap proses politik atau setiap pengaturan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami, harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang pertama dan terpenting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri.”
Pernyataan ini muncul di tengah pembukaan sesi Dewan Perdamaian yang dihadiri oleh sejumlah negara, dan berfokus pada upaya rekonstruksi Gaza setelah peperangan panjang antara Israel dan Hamas yang telah memakan korban besar serta kerusakan infrastruktur masif.
Respons Israel dan Kontroversi Diplomatik
Sementara Hamas mensyaratkan gencatan senjata sepenuhnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras pada prasyarat yang berbeda. Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada rekonstruksi di Gaza sebelum organisasi militan tersebut sepenuhnya dilucuti dari kemampuan militernya.
“Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” tegas Netanyahu.
Netanyahu tidak hadir secara langsung dalam pertemuan itu, tetapi diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar dalam diskusi yang berlangsung di ibukota Amerika Serikat.
Komitmen Finansial dan Dukungan Internasional
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa sejumlah negara, terutama dari kawasan Teluk, telah berjanji memberikan lebih dari 7 miliar dolar AS dalam bentuk dana dan dukungan personel untuk membangun kembali wilayah yang hancur tersebut.
Rencana ini mencakup keterlibatan berbagai negara dalam upaya rekonstruksi melalui mekanisme Board of Peace, meskipun struktur dan mandat politiknya telah menuai pro-kontra di komunitas internasional. Beberapa negara menyatakan dukungan finansial, sementara pihak lain mengkhawatirkan peran organisasi ini dalam konteks hukum internasional dan legitimasi proses perdamaian.
Peran Indonesia dalam Misi Stabilization Force
Salah satu poin penting dari pertemuan tersebut adalah komitmen Indonesia untuk berkontribusi secara nyata dalam misi internasional. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Indonesia siap mengerahkan hingga 1.000 prajurit ke Gaza pada April, dan jumlah itu bisa meningkat menjadi hingga 8.000 personel pada Juni mendatang, meskipun penempatan ini masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo.
Komitmen Indonesia tersebut menjadikan negara ini sebagai salah satu kontributor terbesar dalam misi penjaga perdamaian yang sedang direncanakan, bersama dengan sejumlah negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Mengapa Ini Penting?
Diskusi Dewan Perdamaian tentang masa depan Gaza menandai fase kritis dalam upaya diplomasi internasional pasca-perang. Hamas menekankan bahwa tanpa penghentian penuh agresi dan blokade, proses rekonsiliasi dan rekonstruksi tidak memiliki landasan yang adil bagi rakyat Palestina. Sementara itu, Israel tetap pada pendirian bahwa demiliterisasi mutlak adalah prasyarat utama.
Pertemuan ini pun membuka babak baru dalam dinamika hubungan internasional di Timur Tengah, meskipun masa depan Gaza masih diselimuti ketidakpastian dan tarik-menarik kepentingan politik global.
Dewan Perdamaian yang baru dibentuk telah memulai pembicaraan tentang masa depan Jalur Gaza dengan dukungan finansial internasional yang signifikan. Namun, pernyataan Hamas yang menuntut penghentian total agresi sebagai prasyarat, serta sikap tegas Israel mengenai demiliterisasi, menjadi dua kutub perdebatan utama yang akan menentukan arah diplomasi dan rekonstruksi wilayah tersebut.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login