Newestindonesia.co.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kritik keras terhadap kinerja jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih mengajukan permintaan tantiem meskipun perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah kesempatan resmi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Presiden Prabowo secara tegas mengatakan, “Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi,” dalam arahannya yang menjadi sorotan publik.
Menurut Kepala Negara, meminta tantiem ketika perusahaan merugi mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan etika manajemen terhadap kondisi keuangan negara serta publik. Hal ini dianggap tidak pantas dalam tata kelola BUMN yang seharusnya mengutamakan pelaksanaan tugas utama untuk menyumbang keuntungan bagi negara.
Sorotan Presiden Terhadap Tantiem dan Tata Kelola BUMN
Presiden Prabowo juga menyinggung fenomena sejumlah komisaris yang hanya hadir dalam rapat rutin setiap bulan tetapi tetap menikmati tantiem dalam jumlah signifikan. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa insentif semacam itu tidak sesuai dengan prinsip kinerja dan akuntabilitas.
Dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan:
“Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan,” ujarnya kepada para pejabat yang hadir.
Kritik keras ini muncul saat momentum peresmian sebuah proyek infrastruktur energi terintegrasi di wilayah tersebut, sekaligus sebagai bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN.
Reformasi BUMN: Langkah Tindakan Selanjutnya
Pernyataan Presiden turut memicu diskusi besar tentang pembenahan internal perusahaan pelat merah itu. Kritik ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa era pembiaran terhadap praktik manajemen yang tidak efisien atau kurang transparan harus diakhiri.
Beberapa pengamat ekonomi menilai, permintaan tantiem di tengah kondisi rugi tidak hanya menimbulkan pertanyaan soal profesionalisme tetapi juga keberlanjutan tata kelola perusahaan milik negara. Saran yang muncul adalah perlunya fokus kuat pada efisiensi operasional, transparansi, dan integritas dalam struktur BUMN.
Dampak Publik dan Harapan Reformasi
Publik menyambut pernyataan Presiden dengan beragam respons, salah satunya berharap reformasi ini akan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional serta menekan pemborosan anggaran negara. Kritikan yang tajam ini dinilai bisa menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme di semua tingkat manajemen BUMN.
Sumber: Berbagai Sumber, Editor: DAW
You must be logged in to post a comment Login