Newestindonesia.co.id – Aceh, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti proses pengumpulan data kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh yang dinilai masih berjalan lambat. Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran menteri terkait, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Menurut Tito, data yang cepat dan akurat menjadi kunci utama dalam mempercepat response pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat korban bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menunggu data tersebut untuk segera diproses oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun kementerian/lembaga lain.
“Yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena kurang cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu,” tegas Tito.
Tantangan Data dan Strategi Percepatan
Tito menyampaikan satu dari kendala di lapangan adalah hilangnya dokumen kependudukan seperti KTP dan KK akibat bencana, sehingga memperlambat proses verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan langkah percepatan:
- Keuchik atau kepala desa diminta untuk mendata rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.
- Data awal kemudian diverifikasi oleh bupati bersama Kapolres dan Kejari setempat untuk memastikan keabsahan sebelum diserahkan ke BNPB.
Menurut Tito, pendataan tidak harus menunggu lengkap seluruhnya, tetapi bisa dilakukan secara bertahap. Begitu data masuk, BNPB dapat segera memprosesnya untuk penyaluran bantuan, sementara data tambahan dapat menyusul.
Dampak Kerusakan yang Masih Dinamis
Berdasarkan data pemerintah yang diterima hingga 27 Desember 2025, tercatat terdapat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak, mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selain itu, data terpisah dari BNPB menunjukkan Aceh menjadi salah satu provinsi yang menanggung dampak signifikan, dengan lebih dari 106.000 rumah terdampak bencana di berbagai kabupaten dan kota.
Implikasi terhadap Penanganan dan Bantuan
Tito menegaskan bahwa pencapaian target percepatan data sangat berpengaruh terhadap distribusi bantuan—mulai dari dukungan biaya bagi rumah rusak ringan dan sedang, hingga skema hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta dana tunggu hunian (DTH) bagi korban.
Ia mencontohkan keberhasilan di Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana penyaluran bantuan berjalan cepat karena data telah tersusun rapi, sehingga pengungsi berkurang dari sekitar 21.000 menjadi hanya 4.000 orang.
Tito mengakhiri pernyataannya dengan harapan kuat bahwa pemerintah daerah di Aceh—termasuk seluruh bupati dan wali kota terdampak—dapat segera menyelesaikan pendataan sehingga proses bantuan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif.
Sumber: Berbagai Sumber, Editor: DAW
You must be logged in to post a comment Login